BAB I PENGANTAR PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Pemahaman tentang Hak Asasi Manusia

Hak adalah : Sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung kepada kita sendiri.
Kewajiban adalah : Sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab.
Menurut UU No 39/1999, HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
Dengan akal budinya dan nuraninya, manusia memiliki kebebasan untuk memutuskan sendiri perbuatannya. Disamping itu, untuk mengimbangi kebebasannya tersebut manusia memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas semua tindakan yang dilakukannya.

Berdasarkan penelitian hak manusia itu tumbuh dan berkembang pada waktu Hak Asasi Manusia itu oleh manusia mulai diperhatikan terhadap serangan atau bahaya yang timbul dari kekuasaan yang dimiliki oleh Negara. Negara Indonesia menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dan kewajiban dasar manusia. Hak secara kodrati melekat dan tidak dapat dipisahkan dari manusia, karena tanpanya manusia kehilangan harkat dan kemanusiaan. Oleh karena itu, Republik Indonesia termasuk pemerintah Republik Indonesia berkewajiban secara hokum, politik, ekonomi, social dan moral untuk melindungi, memajukan dan mengambil langkah-langkah konkret demi tegaknya Hak Asasi Manusia dan kebebasan dasar manusia.

Kerangka Dasar Kehidupan Nasional Meliputi Keterkaitan antara Falsafah Pancasila, UUD 1945, Wawasan Nusantara, dan Ketahanan Nasional

a.Konsepsi Hubungan antara Pancasila dan Bangsa
Penduduk yang ada di Indonesia menyatakan dirinya sebagai suatu bangsa yaitu sejak tanggal 28 oktober 1928 yang dikenal dengan hari Sumpah Pemuda.
Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab menumbuhkan rasa senasib sepenanggungan. Ini berarti bahwa dalam jiwa manusia-manusia Indonesia tertanam cita-cita yang sama yang akhirnya mempererat hubungan manusia-manusia tersebut dalam membentuk persatuan yang kokoh.

b.Pancasila sebagai Landasan Idiil Negara
Berdasarkan sikap idealism Pancasila,Negara Kesatuan Indonesia menggunakan pola bersahabat,damai,hidup berdampingan dan politik bebas aktif dalam hubungan internasionalnya dan pergaulannya dengan bangsa-bangsa lain di dunia.

Landasan Hubungan UUD 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia

a.Pancasila sebagai ideology Negara
Pancasila sebagai kebenaran yang hakiki dan harus diperjuangkan oleh Negara harus menjadi muatan dalam UUD berdirinya sebuah Negara. Cita-cita tersebut tercermin dalam pembukaan UUD 1945. Dengan demikian Pancasila merupakan ideology Negara.

b.UUD 1945 sebagai Landasan Konstitusi
Tanggal 17 agustus 1945 merupakan hari Proklamasi Kemerdekaan bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda dan Jepang. Bangsa Indonesia meraih kemerdekaan itu setelah berjuang selama puluhan tahun baik melalui perjuangan senjata maupun jalur social budaya (pendidikan). Kemudian pada tanggal 18 agustus 1945, UUD 1945 diterima sebagai UUD Negara. Soekarno dan Hatta ditunjuk sebagai Presiden dan Wapres,dan pada tanggal 18 agustus 1945 berdirilah secara resmi sebuah NKRI yang mendapat pengakuan dari berbagai Negara. Karena itu UUD 1945 menjadi landasan Konstitusi NKRI.

c.Implementasi Konsepsi UUD 1945 sebagai Landasan Konstitusi
1.Pancasila : cita-cita dan ideology Negara
2.Penataan : supra dan infrastruktur politik Negara
3.Ekonomi : peningkatan taraf hidup melalui penguasaan bumi dan air oleh Negara untuk kemakmuran bangsa.
4.Kualitas bangsa
5.Hankam

d.Konsepsi Pertama tentang Pancasila sebagai Cita-cita dan Ideologi Negara
1.Alinea pertama : kemerdekaan adalah hak semua bangsa dan penjajahan bertentangan dengan hak asasi manusia
2.Alinea kedua : adanya masa depan yang harus diraih
3.Alinea ketiga : kehidupan berbangsa dan bernegara harus mendapatkan Ridho ALLOH Yang Maha Kuasa.
4.Alinea keempat : mempertegas cita-cita yang harus di capai oleh bangsa Indonesia melalui wadah NKRI

e.Konsepsi UUD 1945 dalam Mewadahi Perbedaan Pendapat dalam Kemerdekaan Indonesia
Negara Indonesia mengakui adanya kemerdekaan,hak asasi manusia serta musyawarah mufakat. Ini berarti bahwa paham Negara Kesatuan Republik Indonesia bersifat demokratis,karena itu idealism Pancasila adalah Demokrasi Pancasila yang mengakui adanya perbedaan pendapat dalam kelompok bangsa Indonesia.

f.Konsepsi UUD 1945 dalam infrastruktur Politik
Infrastruktur politik adalah wadah masyarakat yang menggambarkan bahwa masyarakat ikut menentukan keputusan politik dalam mewujudkan cita-cita nasional berdasarkan falsafah bangsa. Infrastruktur politik yang dimaksud adalah partai-partai yang menampung aspirasi dari kelompok organisasi kemasyarakatan.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s