BAB I PENGANTAR PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Pemahaman Tentang Demokrasi

A.Konsep Dasar
Definisi demokrasi adalah sebuah bentuk kekuasaan (kratein) dari/oleh/untuk rakyat (demos).
Menurut konsep demokrasi,kekuasaan menyiratkan arti politik dan pemerintahan,sedangkan rakyat beserta warga masyarakat didefinisikan sebagai warga Negara.demos menyiratkan makna diskriminatif.demos bukanlah rakyat keseluruhan,tetapi hanya populasi tertentuyaitu mereka yang berdasarkan tradisi dan kesepakatan formal mengontrol akses ke sumber-sumber kekuasaan dan mengklaim kepemilikan atas hak-hak prerogratif dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan urusan public atau pemerintah.

B.Bentuk Demokrasi Dalam Pengertian Sistem Pemerintahan Negara.

1.Bentuk Demokrasi
a.Pemerintahaan monarki ; Monarki Mutlak (absolute),monarki konstitusional dan monarki parlementer.
b.Pemerintahan Republik ; berasal dari bahasa latin RES yang berarti pemerintahan dan PUBLIKA yang berarti rakyat.

2.Kekuasaan Dalam Pemerintahan
Kekuasaan legislative adalah (Kekuasaan untuk membuat undang-undang yang dijalankan oleh parlemen.
Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang yang dijalankan oleh pemerintahaan.
Kekuasaan federative adalah kekuasaan untuk menyatakan perang dan damai,membuat perserikatan-perserikatan dan tindakan lainnnya yang berkaitan dengan luar negeri.
Kekuasaan yudikatif (mengadili) merupakan bagian dari kekuasaan eksekutif.
(Teori Trias Politica oleh John locke)

3.Pemahaman Demokrasi Di Indonesia
a.Dalam system kepartaiaan di kenal dengan adanya 3 sistem kepartaian, yaitu system multi partai (polyparty system), system dua partai (biparty system), dan system satu partai (monoparty system)
b.System pengisian jabatan pemegang kekuasaan Negara.
c.Hubungan antar pemegang kekuasaan Negara,terutama antara eksekutif dan legislative.

4.Prinsip Dasar Pemerintahan Republik Indonesia.
Pancasila sebagai landasan idiil bagi bangsa Indonesia memiliki arti bahwa pancasila merupakan pandangan hidup dan jiwa bangsa; kepribadian bangsa;tujuan dan cita-cita;cita-cita hokum bangsa dan Negara; serta cita-cita morl bangsa Indonesia.
UUD 1945 sebagai sumber pokok system pemerintahan republic Indonesia terdiri atas Hukum Dasar Tertulis yaitu UUD 1945 (Pembukaan,Batang Tubuh,dan Penjelasan) dan Hukum Dasar Tidak Tertulis,yaitu perjanjian dasar yang di hormatin di junjung tinggi serta di taati oleh segenap warga Negara,alat,dan lembaga Negara dan di perlakukan sama seperti hukum dasar tertulis.

5.Beberapa Rumusan Pancasila
Rumusan Mr Muhammad yamin yang di sampaikan dalam pidato pada siding BPUPKI tanggal 29 mei 1945 adalah sebagai berikut:
1.Peri Kebangsaan
2.Peri kemanusiaan
3.Peri ketuhanan.
4.Peri kerakyatan.
5.Kesejahteraan rakyat.

Kemudian pada siding yang sama hari itu juga,Mr. M. Yamin menyampaikan rancangan preambule UUD.diantara tercantum 5 rumusan dasar Negara,yaitu;
1.Ketuhanan Yang Maha Esa
2.Kebangsaan Persatuan Indonesia.
3.Rasa Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradap
4.Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan.
5.Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Piagam Jakarta tanggal 22 juni 1945 berbunyi sebagai berikut;
1.Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat islam bagi pemeluk-pemeluknya.
2.Kemanusiaan yang adil dan beradap.
3.Persatuan Indonesia.
4.Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmah Kebijaksaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan.
5.Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Pada tanggal 1 juni 1945,dalam sidan BPUPKI Ir Soekarno mengusulkan adanya lima dasar Negara merdeka yaitu;
1.Kebangsaaan Indonesia
2.Internasionalisme atau Perikemanusian.
3.Mufakat atau Demokrasi
4.Kesejahteraan Sosial
5.Ketuhanan yang berkebudayaan.

Rumusan dalam Preambule UUD (konstitusi) RIS pada tanggal 29 desember 1945 sampai 16 agustus 1945 adalah sebagai berikut;
1.Ketuhanan Yang Maha Esa.
2.Peri Kemanusiaan
3.Kebangsaan.
4.Kedaulatan rakyat.
5.Keadilan social.

Pada akhirnya tersusunlah rumusan pancasila seperti yang terdapat di dalam pembukaan UUD 1945;
1.Ketuhanan Yang Maha Esa
2.Kemanusian Yang Adil dan Beradap
3.Persatuan Indonesia
4.Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan.
5.Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
Makna dari pembukaan UUd 1945 adalah bahwa bangsa Indonesia mengakui kemerdekaan meupakan hak asasi manusia;bangsa Indonesia berusaha akan terus menentang dan menghapus segala bentuk penjajahan,baik pejajahan fisik,ekonomi,budaya,politik dan lain-lain,karena hal tersebut tidak sesui dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

6.Stuktur Pemerintahan Republik Indonesia
A.Badan Pelaksaan Pemerintahan (Exekutif)
1)Pembagian Berdasarkan tugas dan fungsi
a.Departemen beserta aparat di bawahnya
b.Lembaga pemerintahan bukan departemen
c.Badan usaha milik Negara (BUMN).

2)Pembagian berdasarkan kewilayahan dan tingkat pemerintah.
a.Pemerintah pusat.
b.Pemerintah wilayah yang terdiri dari provinsi daerah khusus ibukota/daerah istimewa,kabupaten,kota,kota administrative,kecaatan,desa dan kelurahan.
c.Pemerintah daerah yang terdiri dari pemerintah daerah tingkat 1 dan pemerintah daerah tinggkat 2.

B.Hal Pemerintah Pusat
1)Organisasi cabinet di bawah mentri kordinator (Menko).
2)Badan pelaksana pemerintah yang bukan departemen dan BUMN
(a)Tentara nasional Indonesia dan kepolisian RI
(b)Kejaksaan agung RI
(c)Lembaga lembaga non departemen yang secara administrative dikordinasikan oleh segneg,yaitu: LAN,LAPAN,LIPI,LSN,BAKN,BATAN,BULOG,bakorsustanal,BKKBN,BAPENAS,BKPM,BPPT,BAKIN,BPKP,BPS,ARNAS,dan BPIS.
3)Pola administrati dan menejemen pemerintah RI menggunakan pola musyawarah mufakat.
4)Tugas pokok pemerintahan Negara RI.
Tugas pokok meliputu; melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,memejukan kesejahteraan umum,mencerdaskan kehidupa bangsa,dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan,perdamaian abadi dan keadilan social.
5)Hal Pemerintahan Wilayah.
Wilayah di bentuk berdasarkan asas dekonsentrasi. Wilayah ini di sebut wilaya administrasi yang selanjutnya di sebut wilayah.wilayah-wilayah di susun secara vertical dan merupakan lingkungan kerja perangkat pemerintahan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di daerah.
6)Hal Pemerintah Daerah.
Daerah dibentuk berdasarkan asas desentralisasi yang selanjutnya disebut daerah otonomi.tujuan pemberian otonomi kepada daerah adalah untuk memungkinkan daerah yang bersangkutan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri agar dapat meningkatkan daya guna hasil guna penyelenggaraan pemerintah dalam pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksaan pembangunan.

C.Pemahaman Tentang Demokrasi.
Demokrasi dapat kita pandang sebagai suatu mekanisme dan cita-cita hidup berkelompok yang di dalam UUD 1945 di sebut kerakyatan.demokrasi Indonesia adalah sekaligus demokrasi politik,ekonomi dan social budaya.
Falsafah pancasila sesungguhnya tidak hanya mengandung nilai politik,ekonomi,social dan budaya,namun juga mengandung nilai religious.

Menurut professor.Dr Hazairin,SH:
‘’demokrasi pancasila,istilah yang di pakai MPRS 1968,pada dasarnya adalah demokrasi sebgaimana telah di praktekkan oleh bangsa Indonesia sejak dahulu kala dan masih di jumpai sekarang ini dalam kehidupan masyarakat hokum adat,seperti desa,kerja,marga,nagari dan wanua…yang telah di tingkatkan ke taraf urusan Negara di mana kini disebut Demokrasi Pancasila.”(Hazairin,1981:35).

Rumusan Sri Sumantri adalah sebagai berikut: ‘’demokrasi Indonesia adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan yang mengandung semangat Ketuhanan Yang Maha Esa,kemanusian yang adil dan beradap,persatuan Indonesia,dan keadilan social.”(soemantri,1969;7).

Pamudji menyatakan sebagai berikut:
“demokrasi Indonesia dapat di rumuskan secara agak lengkap dan menyeluruh sebagai berikut: kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang beketuhana Yang Maha Esa,yang berkemanusian yang adil dan beradap,yang berpersatuan Indonesia dan yang berkeadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia.”(Pamudji,1979:11).

Pelaksanaan demokrasi pancasila di atur dan di tetapkan lebih lanjut dengan ketetapan MPR No.I/MPR/1978 tentang pengambilan keputusan MPR.demokrasi Indonesia adalah satu system pemerintah berdasarkan kedaulatan rakyat dalam bentuk musyawarah untuk mufakat untuk memecahkan masala-masalah kehidupan berbangsa dan bernegara demi terwujutnya suatu kehidupan masyarakat yang adil dan makmur merata secara material dan spiritual.

Mekanisme demokrasi Indonesia pada dasarnya adalah keseluruhan langkah pelaksaan kekuasaan pemerintah rakyat yang di jiwai oleh nilai-nilai falsafah pancasila yang berlangsung menurut hokum dan berkiblat pada kepentingan aspirasi dan kesejahteraan rakyat banyak. Hokum yang tertingi ini selanjutnya di jabarkan secara formal menjadi hokum dasar tertulis yang di sebut UUD atau konstitusi.
Dalam system otonomi daerah di kesatuan Negara kesatuan republic Indonesia,penyelenggaraan pemerintahan didasarkan atas luasnya wilayah dan asas kewilayahan yaitu daerah merupakan daerahnya pusat dan pusat merupakan pusatnya daerah.

7.Perkembangan Pendidikan Pendahuluan Bela Negara.
a.Situasi NKRI terbagi dalam periode-periode.
Periode yang dimaksut tersebut adalah yang berkautan dengan kepentingan sejarah Perkembangan Pendidikan Pendahuluan Bela Negara.

b.Pada periode lama bentuk ancaman yang di hadapi adalah bentuk ancaman fisik.
Ancaman yang datangnya dari dalam maupun dari luar,langsung maupun tidak langsung,menumbuhkan pemikiran mengenai cara menghadapinya.pada tahun 1954,terbitlah produk undang-undang tentang Pokok-Pokok Perlawanan Rakayat (PPPR) dengan No: 29 tahun 1954.

c.Periode orde baru dan Periode Reformasi.
Ancaman yang di hadapi dalam periode-periode ini berupa tantangan non fisik dan gejolak social.untuk mewujutkan bela Negara dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat,berbangsa dan bernegara yang tidak terlepas dari pengaruh lingkingan strategis baik dari dalam maupun dari luar,langsung maupun tidak langsung,bangsa Indonesia pertama-tama perlu membuat rumusan tujuan bela Negara. Tujuannya adalah menumbuhkan rasa cinta tanah air bangsa dan Negara.untuk mencapai tujuan ini,bangsa Indonesia perlu mendapatkan pengertian dan pemahaman tentang wilayah Negara dalam persatuan dan kesatuan bangsa.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s