KUR UNTUK PETANI

Modal usaha bagi kelompok usaha kecil merupakan permasalahan untuk mengembangkan usahanya, karena tidak hanya menghambat kelangsungan bisnis akan tetapi bisa mejadi penyebab gagalnya usaha yang tengah dirintis. Untuk memperoleh modal bagi petani tersebut, Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan alternatif bagi Usaha Kecil, Mikro dan Koperasi untuk mendapatkan modal usaha. 

Kebijakan pemerintah untuk menyalurkan kredit usaha rakyat terkesan setengah hati dan tidak konsisten, terutama menyangkut penyaluran kredit di sektor pertanian. Para petani kesulitan mendapatkan dana kredit tersebut karena syarat jaminan berupa sertifikat tanah tidak mudah mereka penuhi.

Sejumlah petani yang ditemui Kompas di Cirebon, Kamis (28/7), menyebutkan, pengajuan kredit usaha rakyat (KUR) ke bank merupakan hal yang mustahil bagi mereka. Agar bisa memperoleh KUR, petani dimintai jaminan berupa sertifikat atau akta tanah. Dalam banyak kasus, jaminan itu tidak bisa dipenuhi petani lantaran banyak dari mereka yang tidak memiliki lahan garapan sendiri.

Permintaan agunan kredit bagi petani juga menyalahi janji pemerintah kepada rakyat selama ini. Dalam iklan dan promosi yang ditayangkan di berbagai media massa, pemerintah menggembar-gemborkan KUR mikro sebagai kredit bebas agunan atau jaminan.

Pada dasarnya, KUR merupakan modal kerja dan kredit investasi yang disediakan secara khusus untuk unit usaha produktif melalui program penjaminan kredit. Perseorangan, kelompok atau koperasi dapat mengakses program ini dengan kredit maksimum Rp 500 juta. Sumber dana adalah bank yang ditunjuk dengan tingkat bunga maksimum 16 persen per tahun. Persentase kredit yang dijamin adalah 70 persen dari alokasi total kredit yang disedikan oleh bank tersebut. Masa pinjam kredit untuk modal kerja maksimum 3 tahun dan 5 tahun untuk investasi. Untuk agribisnis, bidang usaha yang layak adalah input produksi hingga penyediaan alat dan mesin pertanian, aktivitas on-farm, dan pengolahan dan pemasaran hasil-hasil pertanian.

 Pemerintah semestinya bisa berperan aktif untuk menjamin petani dalam pengajuan kredit usaha rakyat ke bank. Tanpa jaminan yang kuat, kecil kemungkinan pihak bank bersedia memberikan KUR kepada petani kecil yang sebagian besar tidak memiliki lahan. Peran penting pemerintah sebagai avails (penjamin) terletak pada fungsi pembinaan dan pengawasannya terhadap petani yang mengajukan KUR. Sebagai avalis, pemerintah berisiko menanggung kerugian jika kredit petani macet. Oleh karenanya, pemerintah mesti turun tangan membina petani supaya usaha pertaniannya berhasil dan bisa mengembalikan kredit. Dengan menjadi avalis, pemerintah tidak lepas tangan terhadap nasib petani.

Narasumber :

http://nasional.kompas.com/read/2011/07/29/03284012/Petani.Sulit.Dapat.KUR.

http://galeriukm.web.id/permodalan/modal-usaha-dari-kredit-usaha-rakyat-kur-bri

http://burukab.go.id/web3/index.php?option=com_content&view=article&id=102:kur-untuk-petani&catid=83:berita&Itemid=435

 

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s