UKM DAN PENGGUSURAN

Usaha kecil menengah atau yang di singkat UKM adalah salah satu sector yang mampu menyumbangkan kontribusinya bagi perekonomian nasional. Salah satu contohnya adalah Pedagang Kaki Lima (PKL). Di beberapa kota besar kita sering mendengar bahwa PKL adalah salah satu penyebab kemacetan di jalan raya, karena PKL memanfaatkan kelompok pedagang untuk memanfaatkan trotoar sebagai media berdagang,bahkan banyak pula yang menggunakan sebagaian bahu jalan yang biasa di gunakan para pengendara mobil maupun motor. Pemandangan semacam ini tidak aneh lagi terjadi di kota besar seperti Jakarta. Hampir di setiap lokasi terdapat pedagang kaki lima,baik yang menetap di suatu tempat maupun yang berkeliling.

PKL adalah salah satu UKM yang memiliki modal paling kecil,hanya dengan modal 1 sampai 2 juta mereka sudah dapat menjalankan usahanya. Berbekal gerobak mereka harus bersaing dengan sesame PKL yang jumlahnya tidak sedikit. Bukan hanya menjual makanan,namun ada juga yang menjual pakaian,mainan anak-anak sampai perabot rumah tangga juga ada. PKL banyak dicari para pembeli dari kalangan menengah kebawah dikarenakan harga yang mereka jual jauh lebih murah dibandingkan harga barang atau makanan yang sama di tempat-tempat eksklusif seperti mall-mall atau restoran-restoran ternama. Namun melihat kondisi perekonomian sekarang ini banyak pula dari kalangan menengah keatas yang kini beralih ke PKL.

Namun kendala yang harus dihadapi PKL dalah maraknya penggusuran. Di kota besar seperti Jakarta, penggusuran terhadap PKL adalah cerita lama yang sudah amat using, namun sedemikian rupa penggusuran PKL berlangsung, akhirnya penggusuran demi penggusuran bermetamorfosis menjadi pentas opera sabun yang tak berujung pangkal,muncul secara repetitive dan tinggal menunggu waktu meletup sebagai persoalan social. Dengan alas an ketertiban,puluhan bahkan ratusan aparat mengobrak-abrik para PKL dari yang sedang berjualan atau yang tidak sengaja lewat saat penggusuran terjadi. Atas nama hokum dan penegakan aturan,mereka sudah tidak lagi memperdulikan tangisan miris dari para PKL. Para aparat pemerintah hanya mementingkan egonya tidak pernah melihat bagaimana nasib pedagang kecil setelah digusur, bagaimana mereka dapat menghidupi keluarganya. Namun yang membuat heran,setiap hari para PKL membayar sejumlah uang kepada yang mereka sebut “aparat” agar tempat mereka berdagang tidak di gusur,tapi apa mau dikata,mereka hanya diam ketika aparat membongkar lapak mereka,mengangkut barang dagangan mereka.

Akhir-akhir ini berbagai institusi,baik pemerintah maupun swasta mulai member perhatian bagi kelangsungan bisnis PKL. Salah satunya Kementrian Koperasi dan UKM mengemukakan bahwa PKL adalah UKM yang tidak pernah menerima permodalan dari pemerintah maupun perbankan. Kelompok PKL justru mampu menciptakan lapangan kerja dan penyumbang retribusi bagi pemerintah kabupaten atau kota. Oleh karena itu Kementrian KUKM mengintruksikan penggantian istilah Pedagang Kaki Lima menjadi Pedagang Kreatif Lapangan kepada pimpinan dinas terkait maupun kabupaten dan kota.

Tidak dapat dipungkiri bahwa Gross Domestic Bruto (GDP) RI saat ini sebesar US $1 Triliun,lebih dari 50% disumbang oleh usaha mikro kecil dan menengah termasuk didalamnya PKL. Selain itu 80% dari rantai distribusi perdagangan domestic RI saat ini bergerak di sector perdagangan kaki lima.

Baru-baru ini Menteri Perekonomian Hatta Radjasa mengemukakan bahwa penggusuran terhadap PKL tidak boleh terjadi lagi. Dijelaskannya, sudah saatnya pengelolaan PKL ditangani dengan paradigm dan program-program baru yakni melalui kemitraan dan pemberdayaan,bukan penggusuran. Para PKL tidak boleh lagi berada dalam kecemasan dan ketidakpastian dalam aktifitas berdagang sehari-hari karena mereka juga berpotensi menjadi pengusaha kelas menengah. Selain itu Hatta Radjasa juga meminta para pimpinan bank-bank untuk menyalurkan KUR (Kredit Usaha Rakyat) kepada para pedagang kaki lima di tanah air agar dapat lebih baik mengembangkan perniagaannya.

Selain itu Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Sjarifuddin Hasan mengemukakan bahwa pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada pedagang kaki lima seperti dengan terbitnya UU Koperasi yang baru yang merupakan revisi UU Nomor 25 Tahun 1994. Penertiban PKL bukan harus dengan jalan kekerasan, banyak solusi yang dapat digunakan untuk menertibkan diantaranya dengan cara merelokasi ketempat yang memiliki nilai ekonomis bagi para pedagang,pemerintah dapat memudahkan untuk mengucurkan KUR, melakukan pembinaan terhadap PKL dengan melakukan dialog antara pemerintah dan PKL agar dapat serasi antara keinginan para PKL dan pemerintah. Dan masih banyak lagi solusi-solusi lainya.

Terima Kasih

 

Sumber :

http://www.depkop.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=119:memanusiakan-para-pedagang-kaki-lima-&catid=54:bind-berita-kementerian&Itemid=98

http://www.bisnis.com/articles/perekonomian-nasional-menko-perekonomian-larang-penggusuran-pedagang-kaki-lima

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s